Image/antara

Berbagai kasus hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri mulai dari ancaman hukuman mati, penganiayaan, narkoba dan status ilegal adalah masalah hilir. Persoalan hulunya adalah rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga terutama di pedesaan. Dorongan kebutuhan ekonomi yang besar dan minimnya lapangan kerja merupakan awal mula berbagai persoalan TKI yang muncul selama ini.

Nurhasan Zaidi, anggota DPR RI daerah pemilihan Subang-Majalengka-Sumedang mengungkapkan bahwa pemerintah tidak cukup hanya memperhatikan persoalan ujungnya. “Justru yang lebih penting adalah masalah hulu Mengapa sampai banyak orang rela meninggalkan keluarga mengadu nasib di luar negeri?”, ujarnya.

Pemerintah pada tahun anggaran 2012 menyisipkan sedikit anggaran di Kemendikbud untuk pendidikan TKI, namun tidak jelas siapa yang menerima manfaatnya. “Selama ini berbagai program yang dibuat pemerintah tak banyak diketahui oleh masyarakat. Tahu saja tidak, apalagi memanfaatkan.”, demikian kata Nurhasan di Jakarta baru-baru ini.

Program pengentasan kemiskinan pemerintah sampai hari ini baru bisa menolong kebutuhan dasar masyarakat sangat miskin. Sedangkan program-program untuk penduduk yang produktif justru sangat kurang. Kalau penduduk sangat miskin sudah banyak ditanggung negara, maka kelompok masyarakat menengah juga jangan diabaikan. Mereka juga masih menanggung beban ekonomi yang berat.

Kementerian Sosial misalnya membuat program hibah Kelompok Usaha Bersama (KUBE), tetapi jumlahnya sangat sedikit, hanya 8931 paket, ditambah lagi informasinya terbatas. Sedangkan Indonesia saat ini mengalami booming population dimana penduduk usia produktif sangat besar. Jika tidak tersedia lapangan kerja yang cukup maka menjadi TKI merupakan alternatif yang menggiurkan.

“Jika program hibah kewirausahaan ditambah terutama untuk kelompok muda dan perempuan, maka pemerintah bisa menekan jumlah TKI yang kurang trampil ke luar negeri.”, demikian tukas Nurhasan.[]