image/wartakota.co.id

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, jumlah jamaah haji asal Indonesia terbanyak dibanding negara-negara lain. Dengan tambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi, pada tahun 2012 ini jamaah haji Indonesia diperkirakan mencapai 221 ribu. Atau berttambah 10 ribu dari jumlah tahun 2011 sebanyak 211 ribu.

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia diatur dengan UU No 13 Tahun 2008. Kementerian Agama merupakan penyelenggara ibadah haji reguler yang memegang peran utama. Namun puluhan tahun penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah menuai kritik soal buruknya layanan mulai dari Ongkos Naik Haji (ONH), transportasi, pemondokan dan katering  sehingga memengaruhi kekhusyuan ibadah jamaah. Penyebab utama buruknya layanan tersebut adalah menyatunya regulator, operator dan evaluator dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji.

Saat ini Komisi VIII DPR RI sedang memperjuangkan pembenahan tata kelola hji melalui revisi UU No. 13 Tahun 2008. Poin yang paling krusial dalam pembahasan Revisi UU itu adalah siapa pihak penyelenggara (operator) haji. Beberapa fraksi di DPR mengusulkan dibentuknya Badan Haji Indonesia (BHI), yaitu lembaga pemerintah non kementerian yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi menegaskan bahwa Fraksi PKS tidak setuju dengan pembentukan BHI. “Lebih baik pengelolaan haji dikelola oleh Badan Hukum Penyelenggaraan Ibadah Haji (BHPIH). Alasannya bahwa bentuk ini memungkinkan pengelolaan setoran calon jamaah haji yang merupakan dana non APBN.” BHPIH, lanjut Nurhasan, memungkinkan rekrutmen SDM secara profesional. Bukan memindahkan PNS dari kementerian.

Kekhawatiran terhadap lemahnya SDM karena tidak memiliki kemampuan kerja dalam mengelola pelaksanaan haji, menjadi alasan Fraksi PKS mendorong BHPIH. “Jangan sampai badan baru dibentuk tetapi isinya masih sama, hanya memindahkan orang dari birokrasi tetapi tidak bisa memperbaiki layanan.” pungkas anggota legislatif dari daerah pemilihan Subang, Majalengka dan Sumedang (SMS) yang juga Ketua Umum PUI.