image/medanbisnis

Jumat kemarin adalah hari pertama pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia periode 1433 Hijriah. Lebih dari 193.000 jemaah calon haji akan berangkat menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Terkait dengan itu, menarik untuk menyimak data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Agama belum lama ini tentang kepuasan pengguna layanan haji.

BPS membagi survei kepuasan jemaah haji dalam delapan jenis pelayanan. Jenis pelayanan yang disurvei meliputi petugas kloter, petugas nonkloter, akomodasi atau pemondokan, dan katering di Armina, sertatransportasi. Informasi dan cara berkomuni kasi petugas kepada jemaah haji dimasukkan dalam kategori lain-lain. Dari data yang diumumkan, terlihat bahwa indeks pelayanan transportasi pada urutan terbawah yaitu 77,41%.

Secara umum, BPS menyatakan indeks kepuasan jemaah haji pada tahun lalu sebesar 83,31% atau naik 1,86 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Layanan petugas kloter menduduki posisi tertinggi dari delapan jenis pelayanan yang disurvei dengan tingkat kepuasan 81,45%. Sejumlah jemaah masih menyoroti masalah ke ter sediaan kendaraan dan kecukupan jumlah armada.

Kondisi itu dinilai menjadi kelemahan utama pada penyelenggaraan haji tahun lalu. Kita tentu menghargai adanya survei dan data yang terukur dan diumumkan se cara terbuka kepada masyarakat. Data yang jelas memungkinkan per baikan yang terarah dan tepat sasaran.

Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar sedunia, layanan haji menjadi hal yangpen ting mengingat ibadah yang harus dilakukan di Arab Saudi itu merupakan kewajiban bagi muslim yang mampu.

Kita juga memahami kompleksitas pelayanan haji yang selain melibatkan ratusan ribu orang dari seluruh Indonesia tetapi berada di negara lain yang memiliki otoritas tersendiri. Sebagai gam baran, jumlah jemaah haji yang berkumpul di Arafah sekitar 3 juta orang dalam waktu bersamaan.

Menangani transportasi bagi begitu banyak orang dalam waktu bersamaan, baik di Indonesia mau pun di Arab Saudi, tentu bukan hal yang sederhana. Kita memahami kesulitan dan keru mitan yang dihadapi pemerintah sebagai penyelenggara layanan haji. Sudah barang tentu perbaikan pelayanan yang harus dilakukan tidak melulu soal transportasi, melainkan juga semua jenis pelayanan lainnya.

Apalagi, pemerintah dan DPR telah menyepakati kenaikan ongkos naik haji dari Rp30,7 juta pada 2011 menjadi Rp33,3 juta untuk tahun ini. Data hasil survei BPS tersebut bisa dijadikan indikasi untuk perbaikan penyelenggaraan haji.

Di luar masalah pelayanan, manajemen keuangan haji juga perlu mendapat perhatian. Ibadah haji juga melibatkan dana dan sumber daya yang amat besar. Dengan asumsi kuota sekitar 200.000 jemaah per tahun dan ongkos naik haji sekitar Rp30 juta per orang, maka layanan haji dari Indonesia mencakup nilai sekitar Rp6 triliun per tahun. Selain itu, masih ada 1,7 juta orang dalam daftar tunggu calon jemaah haji. Tata kelola dana calon jemaah haji perlu diperbaiki.

Tidaklah berlebihan jika kita berharap pelayanan haji di Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain baik yang kuotanya lebih kecil, mau pun jarak dan kompleksitasnya tidak serumit Indonesia. (Sumber : Koran Bisnis Indonesia/22/9/2012)