Sejumlah massa menyaksikan puing pemukiman warga Syiah yang dibakar, di Desa Karanggayam, Omben, Sampang, Jawa Timur, Ahad (26/8). (image/rol)

Peristiwa konflik berdarah di Sampang, Madura Jawa Timur (26/8) yang melibatkan dua kelompok, merupakan bukti lemahnya kohesifitas sosial di masyarakat kita. Ironisnya, pemerintah justru terkesan membelokkan masalah itu kepada masalah keluarga sehingga menutupi masalah sesungguhnya. Pemerintah tidak serius menggali akar masalah konflik itu. Sorotan tersebut disampaikan oleh Angggota Komisi VIII DPR RI, Nur Hasan Zaidi, Sabtu (1/9) di Jakarta.

Menurut anggota Fraksi PKS ini, konflik Sunni Syiah merupakan bahaya laten yang harusnya diselesaikan karena sudah kerap terulang. “Harusnya diselesaikan pemerintah karena akan terus terjadi letupan-letupannya. Pemerintah harus lebih progresif memasifkan penyuluhan tentang pentingnya semangat persatuan,” Nur Hasan menegaskan.

Ketua Umum Persatuan Umat Islam (PUI) ini memandang, lemahnya implementasi spirit Pancasila, khususnya sila ke 3 Persatuan Indonesia, menyebabkan bangsa dengan keyakinan majemuk ini menjadi rawan konflik.

Sebagaimana diberitakan, konflik antar kelompok di Madura menewaskan 2 orang, 37 rumah dibakar, dan 205 warga mengungsi. Beberapa hari pasca peristiwa kelabu itu, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat kabinet terbatas dan menyatakan akan memberikan perhatian khusus di daerah konflik. Seperti perhatian dalam politik dan ekonomi.

Sejumlah pihak menyesalkan karena pemerintah justru menganggap konflik di Sampang berakar dari perseteruan dua orang dari satu keluarga. Padahal, dalam konflik tersebut nyata-nyata membawa simbol agama atau keyakinan