Ibu Siami meminta maaf pada warga. Suaranya parau, tenggelam melawan gemuruh teriakan warga.Sumber Foto: detiknews.com

“Siami tak pernah membayangkan niat tulus mengajarkan kejujuran kepada anaknya malah menuai petaka. Warga Jl Gadel Sari Barat, Kecamatan Tandes, Surabaya, itu diusir ratusan warga setelah ia melaporkan guru SDN Gadel 2 yang memaksa anaknya, Al, memberikan contekan kepada teman-temannya saat ujian nasional pada 10-12 Mei 2011 lalu. Bertindak jujur malah ajur!” demikian Kompas.com menulis rilis haru Rabu, 15 Juni 2011.

Sejumlah pihak menyesalkan kejadian tersebut. Dukunganpun mengalir di Facebook mendukung kejujuran keluarga Siami. Pakar pendidikan pun turut bicara soal pentingnya kejujuran sebagai bagian yang mutlak dari proses pendidikan. Birokrasi pendidikanpun tiba-tiba bereaksi keras, Kepala Sekolah SDN Gadel II diberhentikan dan dua guru dikenakan sanksi turun pangkat. Menteri Pendidikan Nasionalpun berkomentar sebagaimana biasanya, menganggap ini hanyalah kasus. Masih ada ribuan sekolah yang lain yang tidak ditemukan mencontek masal. Atau lebih tepatnya tidak tertangkap basah berbuat curang saat Ujian Nasional.

Hasil UN adalah komoditas

Kecurangan dalam Ujian Nasional bukanlah hal baru. Meski Mendiknas sudah mengeluarkan banyak ancaman bagi yang curang, tetapi selalu ada cara untuk mengakali. Hal ini karena hasil Ujian Nasional bukanlah semata-mata sebagai evaluasi proses pembelajaran tetapi kini menjadi komoditas ekonomi dan politik.

Menjadi komoditas ekonomi karena apabila sebuah sekolah berhasil meluluskan 100 persen siswanya, maka dianggap sekolah berkualitas. Karena itu akan banyak siswa yang mendaftar ke sekolah tersebut artinya lebih banyak sumber dana yang diperoleh sekolah. Suka atau tidak suka, dunia pendidikan kini telah berubah menjadi bisnis yang menguntungkan. Tidak hanya bagi sekolah swasta, tetapi juga sekolah negeri.

Hasil Ujian Nasional juga merupakan komoditas politik bagi Kepala Daerah. Setiap daerah berlomba agar daerahnya mendapat nilai Ujian Nasional yang terbaik. Jika hasil UN menjadi terbaik maka Kelapa Daerah akan dianggap sukses membangun pendidikan di daerahnya. Begitupun sebaliknya, hasil UN jelek berarti aib bagi Kepala Daerah. Akhirnya kekuasaanpun bermain. Kepala Daerah menekan Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas menekan Kepala Sekolah. Kepala Sekolah menekan guru kelas. Guru Kelas menekan siswa. Siswalah akhirnya yang harus menanggung semuanya.

Demikian genting situasi UN hingga tidak bisa diremehkan begitu saja. Tak pelak lagi, muncullah tim sukses UN di sekolah yang terkoordinasi sampai tingkat kota/kabupaten. Dalam penjelajahan di dunia maya, saya menemukan bahwa ada tim sukses yang dibayar profesional bukan untuk mengajar ekstra siswa menghadapi UN. Akan tetapi membuat dan menjalankan skenario mengerjakan UN agar semua siswa bisa lulus meskipun dengan cara curang.

Kejujuran Tak Lebih Penting Dari Angka Kelulusan

Kasus bu Siami di Surabaya menunjukkan pada kita bahwa bagi sebagian masyarakat kejujuran tak lebih penting dari angka kelulusan. Kejujuran tak lebih penting dari kesuksesan. Peristiwa ini sungguh menyentakkan insan pendidikan. Apa salahnya jika siswa kita gagal Bukankah gagal juga bagian dari pembelajaran. Kegagalan semestinya tidak perlu menjadi aib dalam proses pendidikan. Pernyataan yang menyontak juga adalah mengapa siswa, orang tua, guru, Kepala Sekolah menjadi takut tidak lulus UN

Kalau kita merujuk kepada pemikiran Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk  memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan tidak cukup hanya mengembangkan aspek intelektual saja, tetapi juga karsa dan rasa. Jika itu terjadi maka pendidikan hanya akan menghasilkan manusia yang tidak manusiawi.

Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa guru hendaknya menjadi pinandita satria yaitu guru spiritual yang berjiwa ksatria, yang mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi bangsa dan negara. Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang memiliki kekuatan spiritual, baru menyiapkan diri dan peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan demikian seorang guru utamanya harus menjadi teladan, baru kemudian menjadi pengajar.

Pendidikan harus mendidik anak menjadi manusia merdeka, begitu ajaran Ki Hajar Dewantara yang tercermin dalam tujuan pendidikan Taman Siswa. Manusia harus merdeka dari penjajahan secara fisik, mental dan pikiran. Namun kemerdekaan pribadi ini dibatasi oleh tertib damainya kehidupan bersama dan ini mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggungjawab dan disiplin.

Dalam konteks sejarah pendirian negara Indonesia, pendidikan adalah alat untuk mencapai tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berabad-abad Nusantara dijajah bangsa lain, dieksploitasi besar-besaran hingga kehilangan sisi kemanusiaan. Masyarakat Indonesia telah dikotak-kotak oleh Belanda dengan label pribumi, bangsawan, indo, keturunan Tionghoa, Arab dan masing-masing berbeda haknya. Dan yang paling menderita adalah pribumi, penduduk asli Indonesia yang mayoritas jumlahnya. Untuk melawan itu semua republik ini didirikan. Untuk mengembalikan kehidupan kemanusiaanlah Indonesia merdeka.

Dalam UU Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Bagaimana mungkin suksesnya hanya diukur dengan angka Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA. Bagaimana mungkin ketidakjujuran dibiarkan dilakukan bekerjasama antara guru dan siswa. Dimana pelajaran Ketuhanan Yang Maha Esa Dimana pelajaran akhlak mulia

Suara bu Siami adalah otokritik terhadap sistem pendidikan nasional yang ternyata sudah jauh menyimpang dari filosofinya. Pendidikan di Indonesia kini tak lagi mementingkan akhlak mulia. Mungkin itu nomor dua. Nomor satunya adalah angka-angka lulus Ujian Nasional. Rintihan bu Siami menyerut tanya, pelajaran apa yang sudah didapatkan anak-anak Indonesia di sekolahnya. Mengapa guru dan Kepala Sekolah takut dimutasi lalu mengorbankan pendidikan akhlak siswanya Mengapa sang guru belum merdeka, masih dijajah yang berkuasa. Berjalan kemana demokratisasi kita, mengapa hasilnya justru pemimpin-pemimpin yang pendek akalnya.

Pendidikan di Indonesia tidak mengembangkan potensi anak berdasarkan keunikannya, tetapi sebaliknya mencetak manusia yang pragmatis. Hal ini salah satunya karena tujuan akhirnya adalah angka-angka nilai Ujian Nasional. Maka tak heran bisnis bimbingan belajar marak bak jamur di musim hujan. Proses belajar mata pelajaran yang sesungguhnya tidak terjadi di sekolah, tetapi di markas bimbel dan bukan di tangan guru-guru mereka. Akan tetapi kesuksesan berada di mentor-mentor belajar mereka. Lalu, apa dampak sertifikasi guru program unggulan yang katanya bertujuan meningkatkan mutu pendidik.

Pendidikan juga kini hanya menjadi sekedar mengajarkan mata pelajaran bukan membentuk pribadi yang merdeka. Pendidikan kita belum membentuk manusia seutuhnya yang berperadaban tinggi. Proses interaksi di sekolah belum menghasilkan manusia yang berketuhanan dan berakhlak mulia. Guru tak lagi bisa menjadi kaca bagi murid-muridnya. Lepas jauh sudah sekolah kita dari filosofi yang menjadi ruh pendidikan nasional.

Yang lebih mengoyak nurani adalah mengamuknya warga, diusirnya keluarga Siami dari kampungnya. Apa salahnya mengajarkan kejujuran pada anak-anaknya Apa benar, untuk sukses hidup di Indonesia kita tak perlu lagi jujur. Kita harus bekerjasama meskipun salah caranya, hanya itu yang bisa membuat kita selamat. Sadar atau tidak sadar, itu yang sudah melekat dalam pikiran anak-anak sekolah kita. Dalam tekanan, ancaman mereka akan selamat jika bekerjasama meskipun curang caranya. Parah sekali bukan, pendidikan yang diberikan negara untuk anak-anak kita

Kasus bu Siami adalah gunung es persoalan pendidikan nasional. Ada bejibun program yang juga perlu diluruskan implementasinya. Kalau tidak, akan rusak generasi bangsa. Masih ada berduyun-duyun antrian guru honorer yang terjadi praktek suap dalam perekrutannya. Masih ada program sertifikasi guru yang ternyata bukan urusan meningkatkan mutu tetapi urusan tunjangan semata. Masih ada program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang mengkotak-kotak siswa berdasarkan status ekonomi orang tuanya. Masih ada sekolah roboh tak terurus pembiayaannya. Pendidikan Indonesia harus kembali ke jalan yang benar. []