Berbincang dengan Jimly As sidiqi mantan Ketua MK tentang kebijakan pendidikan

Berbincang dengan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan pendidikan di Indonesia

Di tengah perdebatan tentang ideologi Pancasila terkait dengan merebaknya NII, Ujian Nasional adalah bukti bahwa pendidikan nasional tidak menyiapkan generasi bangsa yang Pancasilais. Hal ini disampaikan Nurhasan Zaidi, anggota Komisi X FPKS menanggapi polemik Ujian Nasional. Menurutnya wajar, jika ada kelompok masyarakat yang mengadukan pemerintah kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2 Mei 2011 lalu.

“Munculnya kecurangan yang dilakukan sistematis oleh pemerintah daerah, guru dan murid merupakan sebuah indikasi kegagalan sistem pendidikan.” ungkap Nurhasan yang lama berprofesi menjadi guru sebelumnya.

Menurut UU No 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk  mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Faktor kejujuran sangat penting dalam proses pendidikan. Praktek kecurangan UN yang justru dipimpin oleh guru, hal ini merupakan tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia. Padahal menurut sila pertama Pancasila bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kecurangan adalah sikap yang bertentangan dengan Pancasila, tegas Nurhasan Zaidi.

Undang-undang Sisdiknas memerintahkan adanya evaluasi pendidikan dalam rangka memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Jadi, semangat UU Sisdiknas terkait dengan evaluasi pendidikan adalah pengendalian mutu. Konsep implementasi Ujian Nasional yang dibuat pemerintah bertentangan dengan semangat Pancasila dan UU Sistem Pendidikan Nasional, demikian tegas Nurhasan Zaidi []