nurhasan zaidi wawancara

SIARAN PERSĀ 

H. NURHASAN ZAIDI (Anggota Komisi X/Fraksi PKS):

=====================================

Pemetaan Mutu Guru secara Nasional Mutlak Dilakukan

Begitu banyak masalah pendidikan diungkap dalam rapat kerja (raker) antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Anies Baswedan dengan anggota Komisi X, hari ini Selasa (27/1/2015) di Senayan. Inilah raker pertama Mendikbud kabinet Jakowi, yang dihadiri mayoritas anggota Komisi Pendidikan.

Agenda utama raker membahas Rencana Strategis (renstra) Kemendikbud 2015-2019. Namun, saya menilai, sangat disayangkan bahwa Renstra yang dipaparkan Menteri Anies sama sekali tidak menyentuh inti problema pendidikan kita, yaitu masalah kualitas guru. Jika pun dibahas, itu hanya karena perlunya pelatihan guru demi terlaksananya Kurikulum 2015. Jadi di sini, posisi guru hanya instrumental.

Jika kita cermati, masalah pendidikan kita muaranya selalu pada guru. Kurikulum 2013 gagal dijalankan karena guru tidak siap, tidak bermutu. ItuĀ  sebabnya, Mahkamah Agung memutuskan agar Kurikulum 2013 tidak dilaksanakan kecuali guru betul-betul siap.

Menjadi pertanyaan: Bagaimana mungkin kita membuat dan menetapkan satu program strategis semacam Kurikulum 2013, sementara kita tidak tahu kondisi mutu guru yang akan melaksanakan kurikulum tersebut. Betul-betul ini langkah konyol dan bodoh.

Ketika ditanya apa dan bagaimana cara Kemendikbud mengukur mutu kualitas guru kita, tak ada jawaban yang memuaskan. Ini bertolak belakangan dengan cara Kemendikbud mengukur kualitas murid yang begitu jelas dan dilaksanakan menggebu-gebu, yaitu melalui Ujian Nasional (UN). Tujuan UN jelas, untuk pemetaan capaian mutu siswa, bukan lagi sebagai penentu kelulusan mereka.

Yang jadi pertanyaan, mengapa Kemendikbud hanya ngotot melaksanakan UN untuk mengetahui capaian siswa saja, sementara untuk mengetahui dan mengukur capaian mutu guru, Kemendikbud tak punya instrumen penilaian mereka secara nasional. Sekali kali lagi secara nasional. Padahal, kita pasti paham, apa yang akan dicapai oleh siswa di sekolah tergantung dari mutu guru.

Maka boleh saya tegaskan, UN ini tidak adil. Jika ada UN untuk siswa, mengapa tidak pula diadakan semacam UN untuk mengetahui dan memetakan kondisi mutu guru kita? Pemetaan mutu guru secara nasional mutlak perlu segera dilakukan, dengan cara yang tak kalah meyakinkan ketimbang Ujian Nasional.