Nurhasan Zaidi di RDP Komisi X DPR

Nurhasan Zaidi di RDP Komisi X DPR

JAKARTA–Kementerian Pendidikan Nasional telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.139,6 miliar untuk membuat Statistik Pendidikan pada tahun 2011. Anggaran ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp.133,9 milyar. Program ini berjudul DATA Pokok Kependidikan (Dapodik).

DPR juga telah menyetujui besaran alokasi anggaran pendataan itu. Anggaran Rp. 139,6 miliar itu dialokasikan Rp. 66 miliar untuk pendataan sekolah, Rp. 3,4 miliar untuk pendataan siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, Rp. 1,7 miliar untuk pendataan mutu pendidikan, dan Rp. 750 juta untuk pendataan pendidikan keaksaraan. Selebihnya adalah belanja pendukung pendataan.

“Sudah sewajarnya setiap pengambilan keputusan di Kemendiknas diambil berdasarkan DATA terbaru dan akurat. Karena itu, Dapodik akan sangat besar manfaatnya,” tegas Nurhasan Zaidi, Anggota Komisi X FPKS DPR-RI.”

Dapodik tahun-tahun sebelumnya hanya memuat DATA jumlah sekolah per kota/kabupaten, jumlah guru dan jumlah siswa. Sedangkan DATA aset dan infrastruktur pendidikan belum masuk dalam pendataan. Padahal informasi ini sangat penting, supaya Kemendiknas bisa mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Namun sungguh sayang, hasil pendataan yang diharapkan bisa detail memotret kondisi lapangan berbentuk angka dan prosentase yang valid, belum tampak dalam Dapodik 2010. Sampai saat ini, Dapodik 2010 baru berhasil mendata 334.862 sekolah. Masih banyak sekolah yang belum terdata. Mendiknas Muhamad Nuh mengakui pada Rapat Kerja dengan Komisi X (21/03/2011) bahwa pendataan Dapodik 2010 juga baru dilakukan di Jawa, Bali dan Sumatera. Masih banyak daerah yang belum terdata.

“Menurut DATA itu, di Majalengka, Jawa Barat, hanya ADA 66 SD/MI swasta  yang terdaftar.  DATA ini jelas tidak rasional. Saya tahu, jumlah yang sebenarnya lebih dari itu,” tegas Nurhasan yang berasal dari Dapil Sumedang, Majalengka, Subang ini.

Kemendiknas sendiri, dalam sejumlah Rapat Kerja dengan DPR selalu menghindar dan tidak pernah clear jika ditanya tentang DAPODIK ini.”Nurhasan menambahkan pengalokasian anggaran infrastruktur pendidikan, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), selama ini tidak didasarkan pada DATA kebutuhan, karena Kemendiknas tidak memiliki DATA dasar itu. Padahal sudah sewajarnya Kemendiknas tahu dimana daerah yang kurang jumlah sekolahnya, atau sekolah-sekolah yang belum punya perpustakaan di seluruh Indonesia.”

“Lihat saja, masih ADA program yang janggal. Misalnya dalam DAK 2011, pemerintah pusat menganggarkan 10 Unit Sekolah Baru SMA di Tahun Aggaran 2011. Kok hanya 11, sementara jumlah propinsi di Indonesia saja ADA 33,” tukas Nurhasan. Nah, di sinilah pentingnya Dapodik yang akurat. Dapodik akan menjawab pertanyaan berapa jumlah sekolah, ruang kelas, dan dimana saja kekurangannya. Mana sekolah yang belum memiliki perpustakaan dan dimana saja. Mana sekolah yang kelebihan guru dan kekurangan guru dan dimana saja. “Database mutlak dijadikan dasar pengalokasian anggaran, supaya anggaran Rp 139,6 miliar itu tak terbuang percuma,” tegas Nurhasan Zaidi.[]