image/merdeka.com

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Diantaranya, Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) Nurhasan Zaidi menilai putusan tersebut sudah tepat sebab menghapus kastanisasi pendidikan. Nurhasan juga mengusulkan anggaran RSBI dialihkan untuk sekolah-sekolah yang tertinggal.

Sebab selama ini RSBI hanya memungkinkan siswa dari keluarga berpendapatan tinggi untuk masuk. Secara tidak langsung siswa terkelompok berdasarkan tingkat pendapatan. Dan ini bertentangan dengan UUD 1945 yang memberikan hak yang sama setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

“Inti dari putusan MK membubarkan RSBI adalah adanya diskriminasi dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Jadi, Mendikbud jangan membuat formulasi atau label baru dengan alasan ingin mewujudkan mimpi mempunyai sekolah yang bermutu”, demikian kritik Nurhasan dalam diskusi rutin di kantor DPP PUI Pancoran Barat.

Nurhasan yang juga anggota DPR RI Fraksi PKS mengatakan bahwa pemerintah selama ini menggelontorkan dana lebih banyak ke sekolah-sekolah di kota dan sekolah-sekolah yang relatif lebih baik di Indonesia. Sedangkan sekolah yang tertinggal di desa-desa di pelosok Indonesia hanya kecipratan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sedikit saja.

“Jika ingin mempunyai sekolah yang bermutu, maka pemerintah bisa membuat program yang intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas guru dan murid. Bukan dengan membiayai segelintir sekolah agar menjadi yang terbaik tetapi yang lain semakin ketinggalan.”, kata Nurhasan.

“Kemendikbud harus mempelajari lagi jiwa UUD 1945 yang dengan jelas menginginkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk hak yang sama untuk mendapatkan pengembangan diri melalui pendidikan.”, kata Nurhasan yang juga pernah berprofesi sebagai guru.

Politisi yang besar di keluarga pendidik ini kemestian pendidikan menjadi sarana ampuh untuk menciptakan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bukan sebaliknya justru menciptakan masyarakat yang terpecah-pecah. “Kesenjangan pendidikan akhirnya akan menciptakan kesenjangan sosial ekonomi di masa depan. Dan ini bertentangan dengan cita-cita Indonesia merdeka.” pungkas Nurhasan.