Dialog Indonesia Bersuara di Metro TV

Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Ormas yang baru yang akan mengganti UU ormas tahun 1985 rencananya akan disahkan oleh DPR sebelum 12 April atau memasuki masa reses. Namun, ada persoalan yang sangat mendasar dan penting tentang asas ganda organisasi yang mewajibkan Pancasila, dan membolehkan asas yang lainnya. Pertanyaan yang muncul, apakah ada jaminan jika pemerintah tidak menjadi represif  dengan asas tunggal Pancasila sebagaimana luka sejarah yang ditorehkan oleh Orde Baru?

Tindakan represif yang mewariskan trauma masa lalu tersebut menjadi alasan empirik bagi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sehingga dengan tegas menolak pemberlakuan asas tunggal bagi ormas. Anggota Panja RUU Ormas FPKS, Nurhasan Zaidi mengingatkan jangan sampai umat Islam terjebak pada kesalahan yang sama seperti di masa Orde Baru. “Kita harus belajar dari sejarah. Sebodoh-bodohnya orang adalah yang masuk lubang dua kali” kata politisi yang juga akrab disapa Ustadz Dede dalam sebuah dialog bertajuk Indonesia Bersuara di Metro TV belum lama ini.

Pemaksaan menggunakan asas Pancasila sebenarnya justru secara langsung menunjukkan superioritas negara atas rakyatnya. Frase “wajib menggunakan asas Pancasila” memberikan stigma bahwa masih ada warga negara yang tidak Pancasilais. Padahal, ini merupakan hal subjektif sehingga tidak ada jaminan bahwa ormas yang menyantumkan Pancasila sebagai asasnya betul-betul memperjuangkan nilai-nilai Pancasila.

Negara semestinya serius menjadi fasilitator agar umat beragama tidak jauh dari ajaran agamanya masing-masing. Untuk itu, sangat disayangkan jika ada peraturan yang kemudian menghantui ekspresi keberagaamn warga negara dan bahkan rentan mengebiri kebebasan yang telah diperjuangkan dengan darah dan juga nyawa. “Jika setiap hamba Tuhan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, maka negeri ini akan aman dan sentosa,” ustadz Dede menegaskan. (jd)