Image/admin

Ketua Kelompok Panitia Khusus RUU Ormas PKS Nurhasan Zaidi meminta Pemerintah untuk tidak membebani ormas dengan aturan-aturan administratif yang membingungkan. Hal ini disampaikan dalam rapat pembahasan RUU Ormas dengan Pemerintah tanggal 21 November 2012 lalu.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah mengusulkan tambahan pasal yang berbunyi: “ormas dilarang melakukan kegiatan apabila tidak memiliki surat pengesahan badan hokum atau tidak terdaftar pada Pemerintah”. Pasal ini menjadi perdebatan lama di antara anggota panja dan pemerintah.

“RUU ini sudah luar biasa mewajibkan setiap ormas mendaftar kepada Pemerintah. Jangan mempersulit ormas lagi dengan melarang berkegiatan tanpa surat keterangan terdaftar.”, ujar Nurhasan menanggapi pendapat  sebagai juru bicara pemerintah.

Dalam rapat tersebut, Direktur Kesbangpol Kemendagri sebagai juru bicara Pemerintah menjelaskan bahwa pasal tersebut hanya penegasan. Di pasal pendaftaran sudah diatur, tetapi harus ditegaskan lagi sebagai dasar bagi kepolisian untuk melakukan tindakan di lapangan.

“Pasal yang seperti ini yang bisa mengancam kebebasan berserikat dan berpendapat. Tidak boleh karena urusan administrasi membuat masyarakat kehilangan hak berkumpul, berserikat dan berpendapat secara bebas.”, Nurhasan yang juga Ketua Umum Ormas Persatuan Umat Islam (PUI) mengingatkan.

Menurut Nurhasan, aturan seperti itu tidak relevan dengan semangat demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia. Ormas adalah sarana yang efektif untuk mencetak pemimpin bangsa. Dan ingat bahwa ormas yang berkegiatan positif lebih banyak daripada yang merugikan masyarakat.

“Cara pandang negatif terhadap ormas adalah keliru jika masih dipakai Pemerintah. Ormas harus dipandang sebagai mitra Pemerintah bukan musuh.”, kata Nurhasan. “Fraksi PKS sampai saat ini konsisten memperjuangkan pengaturan yang tidak merugikan ormas. Justru RUU ini harus menyemai ormas terutama ormas Islam agar tumbuh subur di seluruh pelosok nusantara.”, tutur Nurhasan yang akrab disapa Dede. [Alwin]