image/jd

Opini Harian Republika  (25/9) oleh Nurhasan Zaidi

Jumat (21/9) merupakan hari pertama pemberangkatan jamaah haji asal Indonesia menuju Arab Saudi. Mana kala dilaksanakan sebaik baiknya, ibadah haji seseorang diharapkan bukan hanya sah secara hukum dan diterima oleh Allah SWT, melainkan juga mabrur sehingga memberi pengaruh positif dalam kehidupan sesudah ibadah haji. Haji mabrur memiliki kekuatan transformasi sosial yang berdampak baik bagi kehidupan umat dan bangsa (Aid al-Qarni: 2005).

Ironisnya, dari tahun ke tahun penyelenggaraan ibadah haji di negeri dengan jamaah haji terbesar di dunia ini selalu diwarnai masalah. Mulai dari soal teknis, seperti makanan yang basi, pemondokan yang tidak aman dan nyaman, masalah perlindungan kesehatan dengan vaksin, hingga permasalahan transportasi yang kerap mengecewakan. Itu pun harus dibayar dengan ongkos haji yang lebih mahal dari tarif yang dikenakan negara tetangga.
Badan haji Jika kita lacak, akar masalah penyelenggaraan ibadah haji sebenarnya bersumber dari regulasi yang menyebabkan lahirnya sistem yang absurd, bukan hanya pada kelemahan SDM atau personal penyelenggara haji. Karena itu, penggantian direktur jenderal Haji dan Umrah yang dilaksanakan dengan mengedepankan seorang ekonom dan teknokrat profesional, diyakini belum bakal mampu menjawab skeptisme publik terhadap perubahan layanan pengelolaan haji menjadi lebih baik.

Sebab, persoalan utamanya memang terletak pada Undang-Undang Haji No 13 Tahun 2008 yang membuat tugas pengelolaan ibadah haji tumpang tindih.
Tugas sebagai regulator, eksekutor, dan evaluator, semua ditumpuk di Kementerian Agama (Kemenag). Adalah model manajemen yang tidak rasional ketika satu lembaga negara memerankan ketiga hal tersebut secara bersamaan. Semestinya, ada pemisahan tegas antara lembaga regulator, eksekutor, dan evaluator sebagaimana terjadi pada pengelolaan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Untuk itulah, revisi atas UU Haji yang sedang dibahas oleh Komisi VIII DPR saat ini menjadi sangat urgen. Semua kalangan, termasuk DPR, sepakat bahwa kualitas UU tersebut sangat memprihatinkan. UU yang belum genap berusia satu periode DPR alias lima tahun masa berlakunya itu tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat dalam pengelolaan ibadah haji. Padahal, ibadah haji merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai sila pertama Pancasila yang semestinya difasilitasi oleh negara.

Salah satu masalah mendasar yang menjadi pembahasan alot antara pemerintah dan DPR adalah menyangkut wewenang penyelenggaraan haji. Sebagian besar fraksi di DPR sepakat membentuk satu badan resmi negara yang khusus didirikan sebagai lembaga yang berwewenang menyelenggarakan urusan haji secara independen. Badan ini akan langsung berada di bawah kendali presiden dan lepas dari Kemenag.
Apalagi, terbukti, meskipun sudah puluhan tahun mengelola urusan haji, kinerja Kemenag tak pernah membaik.

Rencana pembentukan badan haji yang langsung di bawah presiden itu juga meluruskan selentingan kabar yang beredar bahwa haji akan diswastanisasi.
Informasi itu liar, sama sekali tidak benar, dan sengaja diembuskan untuk menolak rencana pembentukan badan khusus penyelenggara haji. Urusan haji jelas merupakan kerja besar antarpemerintah karena harus melibatkan berbagai elemen di Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

Badan haji yang berada di bawah kendali presiden tersebut nantinya akan bertindak sebagai eksekutor, sementara Kemenag sebagai regulator, kemudian DPR berfungsi sebagai evaluator. Dengan pemisahan tugas dan fungsi tersebut maka tata kelola haji diharapkan menjadi lebih akuntabel, profesional, transparan, dan kompetitif. Dalam rancangan undang-undang yang dibuat oleh Komisi VIII, persyaratan bagi orangorang yang akan ditempatkan di badan ini nantinya, antara lain, dipilih atas dasar kemampuan atau profesionalisme.

Selama ini, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan haji oleh Kemenag banyak dipertanyakan. Soal biaya haji, misalnya, dinilai sangat besar. Berdasarkan simulasi sejumlah pihak, ongkos perjalanan atau naik haji yang saat ini mencapai Rp 31 juta sebenarnya bisa ditekan hingga Rp 20 juta. Namun, hanya karena kelemahan manajerial di Kemenag, umat Islam harus menanggung biaya perjalanan haji yang sangat tinggi.

Pihak Kemenag tampaknya harus belajar dari Kemenakertrans.
BNP2TKI layak dijadikan benchmark bagi pembentukan badan khusus penyelenggara haji. Apalagi, antara urusan TKI dan haji terdapat banyak kesamaan karena keduanya sama-sama menyangkut migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri dalam jumlah sangat besar yang melibatkan banyak pihak. Dengan adanya badan khusus penyelenggara haji, pengerahan jamaah haji yang berjumlah 221 ribu orang dan pelayanan kepada mereka diharapkan lebih fokus dan maksimal sebagaimana terjadi dengan TKI. Tak salah jika pengelolaan ibadah haji belajar dari pengelolaan TKI.

Penyelenggaraan haji Indonesia setiap tahun adalah kegiatan luar biasa di dunia yang dapat dibandingkan dengan mobilisasi dan demobilisasi pasukan perang berkekuatan 200-300 batalion infanteri yang melintasi hampir setengah bulatan bumi di mana semua anggota pasukan harus berada di tempat tujuan pada hari yang sama (hari Arafah). Karena itu, kehadiran badan penyelenggara haji diyakini akan memungkinkan penerapan asas dan normanorma profesionalisme.