munas pks

Melihat tema Munas Ke-4 PKS pada 14-15 September 2015 ini yaitu “Berkhidmat untuk Rakyat” saya langsung ingat buku yang saya tulis dan diterbitkan pada September tahun lalu. Judulnya sama dengan tema Munas, yaitu “Khidmat untuk Rakyat; Catatan Lima Tahun Kiprah di Parlemen.” Saya jadi curiga panitia Munas Ke-4 PKS kali ini mengambil tema dari judul buku saya. Hehe.. Berikut salah satu cuplikan dari buku tersebut, semoga bermanfaat.

IMG_20150901_125450

* DI SINILAH TEMPAT BERKHIDMAT *

Sekian lama saya berada di “parlemen jalanan,” akhirnya sampai juga waktunya bagi saya untuk benar-benar berada di gedung parlemen, bukan sebagai kritikus, pengamat, demonstran, tetapi sebagai anggota parlemen yang dikritisi, diamati dan didemo setiap saat. Tentu berbicara lebih mudah dari melakukan. Tetapi inilah saatnya dan di sinilah tempatnya.

Di sinilah tempatnya berbagai undang-undang dibuat. Aturan-aturan itu kemudian dijalankan oleh semua warga negara Indonesia. Di sinilah tempat pembagian anggaran ditentukan. Berapa persen untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, energi, subsidi dan sebagainya. Di sinilah ditentukan daerah mana mendapat alokasi berapa. Di sinilah tempatnya berbicara tentang kebutuhan rakyat, persoalan umat dan memperjuangkan cita-cita bangsa.

Di sinilah tempatnya menda patkan informasi langsung dari sumbernya. Di sinilah tempatnya mengatakan iya dan tidak kepada kebijakan Pemerintah. Di sinilah mulut yang paling dekat dengan Pemerintah. Maka di sinilah salah satu tempat yang penting untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia dan umat Islam khususnya.

Namun demikian, di si nilah tempatnya banyak perlakuan istimewa. Di sinilah tempatnya godaan uang di mana-mana. Di sinilah tempatnya kezuhudan diuji dalam kemewahan. Di sinilah tempatnya godaan kekuasaan. Di sinilah keimanan dalam kenyamanan diuji. Di sinilah keteguhan dalam berbagai godaan dicoba. Di sinilah ujian kesabaran duduk mengikuti pembahasan bertele-tele. Di sinilah ujian kecerdasan mengadu taktik dipraktekkan. Dan di sinilah kawah candradimuka untuk menjadi pemimpin bangsa, pemimpin bagi rakyat Indonesia.

Di sinilah tempat pertempuran berbagai kekuatan politik dan kepentingan. Ada yang berkepentingan terhadap proyeknya, ada yang berkepentingan terhadap posisi kekuasaan, ada yang berkepentingan terhadap ideologinya, dan ada yang berkepentingan terhadap urusan kelompoknya. Tetapi, di sini adalah medan dakwah yang sangat penting untuk ditaklukkan karena memegang peran yang vital dalam negara. Maka dakwah di parlemen harus dilakukan lebih terorganisir, lebih modern dan visioner.

Memandang DPR sebagai medan dakwah membuat suasana yang berbeda dari anggota parlemen yang lain. Karena aktivitas utamanya adalah aktivitas dakwah maka persiapannya juga seperti persiapan berdakwah.

Kiranya sangat tepat meringkas gagasan misi dakwah parlemen dalam kata keadilan dan kesejahteraan. Dua kata kunci itu mewakili berbagai tujuan didirikannya sebuah negara. Berdakwah di parlemen berarti memperjuangkan agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil secara agama, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu tujuan dakwah parlemen. Kemajuan bangsa harus bisa dinikmati oleh semua warga bukan hanya golongan sosial ekonomi tertentu, suku tertentu, agama tertentu, pulau tertentu atau propinsi tertentu. Seluruh wilayah Nusantara harus bisa merasakan kemajuan bangsa.

Sebenarnya, apa bedanya berdakwah di parlemen dengan di ormas? Berada di parlemen membuat saya merasa mempunyai otoritas lebih, yang disebut banyak orang sebagai power. Jika ada aspirasi atau komplain kepada negara, kita bisa menyampaikannya secara langsung kepada pihak-pihak terkait.

Ketika menjadi anggota dewan saja, kita bisa memberikan masukan dan teguran apalagi bila seseorang menjadi menteri, gubernur atau walikota sebagai lembaga eksekutif. Terbukti Ahmad Heryawan ketika menjadi Gubernur Jabar setiap tahun mampu membangun 5.000 ruang kelas baru. Pada zaman gubernur sebelumnya paling hanya berapa ratus. Bahkan Posyandu yang sebelumnya tidak mendapat perhatian juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup. Artinya kedudukan di lembaga pemerintah adalah ladang jihad yang efektif sebagai bentuk pengadian atau pelayanan kepada masyarakat. Seperti kata Umar bin Khatthab bahwa segala sesuatu yang tidak bisa diselesaikan agama bisa diselesaikan dengan kekuasaan.

Pengalaman saya ketika pembahasan RUU Organisasi Kemasyarakatan, terasa benar bahwa saya satu-satunya perwakilan ormas Islam meskipun Ketua Panitia Khusus RUU Ormas dari PKB yang sangat dekat dengan NU. Namun demikian, dalam rapat-rapat pembahasan hampir semua partai melihat ormas dengan pandangan negatif sehingga dalam RUU tersebut ia harus diatur, dikendalikan, dan diarahkan. Mereka lupa bahwa ormas itu cikal bakal terbentuknya negara Indonesia ini.

Dalam posisi FPKS versus fraksi yang lain, saya, akh Nabil dan akh Indra, berjuang keras menjaga konten RUU Ormas tetap tidak merugikan ormas Islam. Kami berbagi peran, akh Indra bagian jaga di ruang rapat dan saya bagian menggalang aspirasi ormas Islam. Sampai akhirnya teman-teman LSM da ri Koalisi Kebebasan Berserikat berhasil melobi Pak Din Syamsudin dan memperluas pembahasan dengan jaringan Muhamadiyah. Demonstrasi ormas Islam dan organisasi buruh terjadi setiap kali rapat paripurna tentang RUU Ormas.

Gerilya lobi kami lakukan bersama ormas-ormas lain dan akhirnya sedikit demi sedikit rapat Pansus mulai berubah opini. Meskipun tidak 100 persen poin yang diperjuangkan FPKS gol, tapi kini substansi RUU Ormas tak mengancam kebebasan ormas Islam. Ormas berasas Islam tetap bisa hidup. Muhamadi yah juga berhasil mempengaruhi PAN yang awalnya pro Pemerintah akhirnya menolak pengesahan RUU Ormas. Gerindra dan Hanura juga menolak karena ada banyak demonstrasi meskipun pada rapat pembahasan menerima-menerima saja. Kami FPKS tidak bisa menolak, karena kami sudah bernegosiasi banyak pasal yang akhirnya disepakati Pansus.

Pelajaran pentingnya adalah bahwa suara partai Islam kecil dan terpecah-pecah sehingga tidak selalu bisa satu suara memperjuangkan umat. Partai politik juga membutuhkan peran aktif ormas untuk mengubah kebijakan. Kalau belum ada demonstrasi, sering kali mata anggota DPR tidak bisa terbuka lebar. Saya berfikir, andai saja semakin banyak aktifis dakwah di Pansus RUU Ormas, tentu kita tidak perlu mengerahkan massa berterial-teriak di gedung MPR. Sekali lagi, aktivis dakwah harus berani memasuki dakwah parlemen. Semakin banyak aktivis dakwah, maka semakin dekat kejayaan peradaban umat di Indonesia.